CARAPANDANG –  Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5,4 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sulit dicapai.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira di ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.

Dia menjelaskan alasan target tersebut sulit dicapai, pasalnya target yang dipatok pemerintah dinilai berlebihan di saat kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. Di tambah angka pengangguran bertambah. 

“Apakah angka 5,4 persen pertumbuhan ekonomi itu seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat atau pengangguran yang  menurun apakah itu yang ada di masyarakat? Saya kira itu yang sekarang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang,” jelasnya.

Maka itu, dia meminta agar pemerintah membuat patokan untuk aturan ekonomi di Indonesia, agar sesuai antara target ekonomi dan realitanya di tengah rakyat. 

“(Ingat) ini periode pertama dari Presiden Prabowo menyusun anggaran APBN,” kata Andreas.

Selanjutnya dia mengingatkan agar ambisi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa tembus 8 persen jangan hanya sebatas impian semata, tapi juga harus mampu dibuktikan dengan adanya aturan yang baik.

“Apakah dalam pelaksanaan bisa kita capai?” ujarnya.