Ia menekankan perlunya edukasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak perempuan dan anak serta perlindungan hukum yang tersedia. "Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena masih adanya stigma di masyarakat. Ini tantangan kita bersama," katanya.
Gubernur juga mendorong penguatan kerja sama lintas sektor. Ia menyebut, sinergi hanya bisa tercapai jika setiap pihak saling menghargai peran dan tugas masing-masing, terbuka dalam berdiskusi, dan memiliki visi yang sama.
"Kalau kita rutin berkomunikasi dan berbagi ide, akan muncul banyak solusi kreatif dan inovatif. Inilah saatnya kita bergerak bersama, bukan jalan sendiri-sendiri," pungkasnya.
Ketua P2TP2A Sumbar, Hj. Harneli Mahyeldi, dalam laporannya menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan keluarga dan bangsa. Ia mengingatkan, budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi peran perempuan dalam Rumah Gadang harus dijadikan landasan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Ini adalah bagian dari warisan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga dan kita hidupkan bersama,” ujarnya.
Harneli menambahkan, P2TP2A punya peran strategis dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak di tengah perubahan sosial yang cepat. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus menjadi hal penting.
