CARAPANDANG –  Di tengah efesiensi yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, malah kementerian dan lembaga ramai-ramai meminta penambahan anggaran kepada DPR untuk tahun anggaran 2026.

Menanggapi hal tersebut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan bahwa penambahan anggaran di setiap kementerian dan lembaga masih sebatas pengajuan. Maka itu,  DPR akan mengkaji ulang sebelum sebelum disetujui.

“Itu pengajuan. Jadi saya kira nanti Kemenkeu dan menteri terkait akan membaca dan mempelajari,” kata Muzani, Jumat, 11 Juli 2025.

Dia mengatakan bahwa setiap kementerian sudah memiliki roadmap tugas masing-masing untuk tahun 2026. Adapun pagu indikatif disesuaikan dengan rencana kerja di masing-masing kementerian dan lembaga. 

"Pengajuan pagu indikatif sudah saatnya sebelum presiden menyampaikan pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus 2025 nanti,” ujar politisi Partai Gerindra ini.