CARAPANDANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama kementerian/lembaga lainnya, serta pemerintah daerah (pemda) masih melakukan analisa terkait dengan penyebab bencana banjir di Bali, termasuk adanya alih fungsi lahan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan analisa tersebut, termasuk untuk melihat lebih lanjut adanya indikasi alih fungsi lahan, sehingga menjadi penyebab banjir.

"Kami analisa, ada beberapa yang menganalisa baik itu dari pemda, kementerian lain. Kami juga menganalisa, sebenarnya kalau ada alih fungsi (lahan) nanti kami akan cek," kata Suyus, di Jakarta, Selasa.

Kementerian ATR/BPN saat ini menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.

Proses ini akan disertai dengan proses mengidentifikasi dan mengoreksi (cleansing) data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

Suyus menekankan kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan banjir yang terjadi di Bali, tetapi untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah menjadi nonsawah.

"Kebijakan yang sedang kami lakukan ya, mungkin bersama dengan pemda provinsi. Kami akan setop dulu alih fungsi, terutama yang kawasan sawah," ujarnya lagi.