Foto yang dirilis oleh Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada 19 Mei 2025 ini menunjukkan sejumlah tentara Israel selama operasi di Jalur Gaza. (Carapandang/Xinhua/Pasukan Pertahanan Israel)
Putri dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra itu dituduh gagal menjalankan tugasnya dalam membela negara. Tuduhan muncul setelah rekaman panggilan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor secara daring.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata segera di Gaza untuk menghentikan penderitaan warga sipil.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara dalam sebuah rapat Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York pada 22 Juli 2025. (Carapandang/Xinhua/UN Photo/Eskinder Debebe)
Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi, yang juga merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), bertemu dengan Menlu Afghanistan Amir Khan Muttaqi di Kabul, Afghanistan, pada 20 Agustus 2025. (Carapandang/Xinhua/Li Ang)
Foto yang diabadikan dari pesawat Angkatan Udara Kerajaan Yordania ini menunjukkan pemandangan di Jalur Gaza pada 17 Agustus 2025. (Carapandang/Xinhua/Mohammad Abu Ghosh)
Foto yang diabadikan pada 14 Agustus 2025 ini menunjukkan pemandangan di area E1, sebidang lahan yang berlokasi di sebelah timur Yerusalem, tepatnya di antara Kota Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. (Carapandang/Xinhua/Jamal Awad)
Menurutnya visi tersebut tidak sejalan dengan kenyataan, sebab realitas di lapangan menunjukkan Israel kini terkepung akibat kebijakan yang hanya memperdalam kebencian.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin mengeluarkan dekret untuk membentuk komite penyusun konstitusi sementara bagi transisi dari Otoritas Palestina menjadi negara penuh.
Gedung Putih pada Selasa (19/8) meluncurkan akun resmi di TikTok, meskipun anggota parlemen AS sebelumnya memutuskan bahwa aplikasi berbagi video pendek yang dimiliki oleh perusahaan China itu merupakan ancaman bagi keamanan nasional.
Pemerintah Singapura akan memberlakukan hukuman lebih berat bagi pelanggaran terkait vaping. Hukuman tersebut termasuk kemungkinan hukuman penjara untuk pelanggaran serius, dilansir dari Bloomberg, Rabu (20/8/2025).